BABAT PEDULI AKSI: Inovasi Desa Babat Dorong Bansos Lebih Tepat Sasaran dan Transparan

PALI — Penyaluran bantuan sosial di tingkat desa kerap menghadapi persoalan klasik: mereka yang sudah mampu masih tercatat sebagai penerima, sementara warga yang benar-benar membutuhkan justru berpotensi terlewat. Menjawab persoalan tersebut, Desa Babat, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Sumatera Selatan, mengembangkan BABAT PEDULI AKSI atau Bantuan Sosial Desa Babat Peduli Akuntabilitas Data, Kesenjangan Sosial, dan Inklusivitas.

Inovasi tata kelola pemerintahan ini dirancang untuk mengubah mekanisme penyaluran bantuan sosial dari pendekatan konvensional menjadi berbasis data presisi, verifikasi faktual, musyawarah masyarakat dan afirmasi bagi kelompok rentan. Tujuan utamanya adalah memastikan bantuan diberikan kepada warga yang memang membutuhkan melalui proses yang transparan, terukur dan inklusif.

Mengatasi Persoalan Salah Sasaran

Laporan inovasi daerah mencatat bahwa salah satu tantangan dalam penyaluran bansos adalah inclusion error, ketika warga yang relatif mampu masih menerima bantuan, dan exclusion error, ketika warga miskin justru tidak masuk dalam daftar penerima. Kondisi tersebut dapat terjadi ketika data yang digunakan tidak diperbarui secara berkala dan belum sepenuhnya menggambarkan kondisi masyarakat terkini.

Di Desa Babat, persoalan ketepatan sasaran juga berpotensi menimbulkan gesekan sosial. Data penerima dapat mencantumkan warga yang telah meninggal, pindah domisili atau mengalami peningkatan kondisi ekonomi. Pada saat yang sama, warga miskin baru, lansia yang hidup seorang diri dan penyandang disabilitas berpotensi belum terakomodasi.

BABAT PEDULI AKSI kemudian menawarkan perubahan mendasar: data penerima tidak langsung diterima sebagai kebenaran final, tetapi diverifikasi dan divalidasi bersama masyarakat.

Tiga Lapis Data untuk Satu Keputusan

Salah satu aspek yang menjadi kekuatan inovasi ini adalah konsep Triangulasi Data Presisi dan Afirmasi Inklusif.

Pemerintah Desa Babat menggabungkan tiga lapis sumber data. Pertama, DTSEN Kemensos sebagai basis data makro. Kedua, SIAK Dukcapil untuk memastikan validitas identitas dan status kependudukan. Ketiga, Data Desa Presisi sebagai data mikro spasial yang menggambarkan kondisi sosial ekonomi warga secara riil berdasarkan nama, alamat dan koordinat, termasuk dokumentasi kondisi tempat tinggal.

Pendekatan ini membuat proses pendataan tidak berhenti pada angka atau dokumen administratif. Data diuji dengan kondisi lapangan sehingga pemerintah desa memiliki dasar yang lebih kuat dalam menentukan siapa yang layak menjadi penerima bantuan.

Masyarakat Tidak Lagi Sekadar Menjadi Penerima

Yang menarik, keputusan penerima bantuan tidak sepenuhnya berada di tangan pemerintah desa. Hasil integrasi data terlebih dahulu diverifikasi melalui Musyawarah Dusun (Musdus) dan kemudian dibahas dalam Musyawarah Desa (Musdes).

Pada tingkat dusun, unsur RT, RW dan tokoh masyarakat melakukan penyisiran data untuk mengeliminasi warga yang sudah mampu, pindah atau meninggal, sekaligus memasukkan warga miskin baru yang sebelumnya terlewat.

Hasil tersebut kemudian dibawa ke Musdes untuk ditetapkan secara legal. Forum juga melibatkan BPD, perwakilan perempuan, penyandang disabilitas dan tokoh masyarakat untuk memperkuat objektivitas serta mengurangi potensi konflik kepentingan.

Model ini menjadikan partisipasi masyarakat sebagai mekanisme kontrol sosial dalam penyaluran bantuan.

Kelompok Rentan Mendapat Jalur Prioritas

BABAT PEDULI AKSI juga membawa konsep Afirmasi Inklusif melalui jalur fast-track. Kelompok yang sangat rentan, seperti penyandang disabilitas, janda miskin ekstrem dan lansia sebatangkara, diberikan jalur prioritas agar tidak tersisih dalam proses pengusulan bantuan.

Selain kelompok tersebut, laporan inovasi juga menyebut lansia sebatangkara, perempuan kepala keluarga dan warga dengan penyakit kronis sebagai kelompok yang memperoleh perhatian khusus dalam pelaksanaan prinsip inklusivitas.

Dengan demikian, prinsip keadilan dalam bansos tidak hanya dimaknai sebagai “sama rata”, tetapi memberikan perhatian lebih kepada warga yang menghadapi kerentanan lebih besar.

Transparansi Menjadi Bagian dari Sistem

Setelah daftar penerima ditetapkan melalui Musdes, hasilnya diarahkan untuk diumumkan secara terbuka melalui papan informasi balai desa maupun media informasi desa. Masyarakat juga disediakan kanal pengaduan untuk menyampaikan keberatan atau indikasi salah sasaran.

Mekanisme tersebut penting karena transparansi bukan hanya berada di tahap akhir penyaluran. Dalam BABAT PEDULI AKSI, transparansi dibangun sejak proses integrasi data, verifikasi, musyawarah, penetapan hingga pengawasan masyarakat.

Menargetkan Bansos Tanpa Salah Sasaran

Desa Babat menetapkan target yang ambisius melalui inovasi ini, yakni menciptakan akurasi data penerima bantuan sosial hingga 100 persen tepat sasaran atau Zero Error, membangun database desa yang mandiri dan mutakhir berbasis koordinat spasial serta mewujudkan pemerintahan desa yang transparan dan berbasis musyawarah mufakat.

Output yang diharapkan antara lain tersedianya Data Terpadu Desa Babat yang menggabungkan data Dukcapil, DTSEN dan data spasial, dokumen penetapan penerima melalui Musdes serta tersalurkannya bantuan sosial secara tepat sasaran dan minim konflik horizontal.

Inovasi ini telah diuji coba pada 20 November 2024 dan mulai diimplementasikan pada 5 Januari 2025. Dalam laporan inovasi daerah, BABAT PEDULI AKSI tercatat memiliki tingkat kematangan 57 poin.

Konsep tersebut juga memiliki peluang untuk diperluas. Dokumen inovasi mencatat adanya inisiasi kerja sama replikasi dengan Prabumulih, Lahat, Kabupaten Kudus dan Musi Banyuasin.

Pada akhirnya, BABAT PEDULI AKSI membawa pesan sederhana namun penting: bantuan sosial yang adil membutuhkan data yang benar, proses yang terbuka dan keberanian untuk mendengarkan masyarakat.

Ketika data dipadukan dengan verifikasi lapangan, ketika keputusan diuji melalui musyawarah, dan ketika kelompok rentan diberikan ruang afirmasi, penyaluran bansos tidak lagi sekadar membagikan bantuan.

Ia menjadi bagian dari upaya membangun kepercayaan publik, mengurangi kesenjangan dan memastikan tidak ada warga yang tertinggal.

BABAT PEDULI AKSI — Data Lebih Akurat, Bantuan Lebih Tepat, Desa Lebih Inklusif.